Undang Undang

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri

Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Kepala Badan

Putusan Pengadilan

Keputusan Presiden

Keputusan Menteri

Surat Edaran Sekretariat Jendral

Keputusan Kepala Badan

Keputusan Gubernur

Instruksi Presiden

Instruksi Menteri

Surat Edaran Direktorat Jendral

Surat Edaran Inspektorat Jendral

Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 316 Tahun 1984 Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masih Berlaku ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2010 Pemanfaatan Air Pada Kawasan Sentral Bisnis Masih Berlaku Deskripsi Pemanfaatan air bawah tanah pada Kawasan Sentral Bisnis, ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 Izin Lingkungan Masih Berlaku Deskripsi Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2012 telah diatur mengenai Pembentukan ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2019 Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Masih Berlaku Deskripsi Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2014 Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Dicabut Deskripsi Bahwa untuk meningkatkan efektifitas upaya perlindungan kepentingan masyarakat ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 Pedoman Persyaratan pemberian Izin Perwakilan badan usaha jasa Konstruksi Asing Dicabut Deskripsi Berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 28/PRT/M/2006 Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Dicabut Deskripsi Menimbang bahwa kehadiran Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing perlu ditata, diatur, diawasi ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 50/PRT/1991 Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Dicabut Deskripsi Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 502/KPTS/1985 telah diatur perihal Perizinan Perwakilan Usaha Jasa ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Dalam Negeri 6 Tahun 1972 Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Masih Berlaku Deskripsi Bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pendaftaran Tanah Dicabut Deskripsi Perlu diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah Masih Berlaku Deskripsi Bahwa peningkatan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Bahwa ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Pendaftaran Hak Tanggungan Dicabut Deskripsi Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10, 13 dan 14 Undang-Undang ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan dan ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Pengukuran dan Pemetaan untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Masih Berlaku Deskripsi Bahwa untuk percepatan penyelenggaraan pendaftaran ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1995 Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah secara Sistematik Masih Berlaku Deskripsi Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan oleh ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap Dicabut Deskripsi Bahwa untuk permohonan sertipikat yang terletak ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978 Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris Dicabut Deskripsi Bahwa tata kerja pendaftaran tanah mengenai pengukuran dan ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 Dicabut Deskripsi Bahwa untuk melaksanakan pendaftaran ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Izin ...
Read More
Cari