Bahwa oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat berdasarkan Undang-undang No. 74/1957 tentang “Keadaan Bahaya” (Lembaran Negara tahun 1957 No. 16) telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 tentang “Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya”, yang kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/041/1959;

Bahwa berhubung dengan ketentuan dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang “Keadaan Bahaya” (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 66) waktu berlakunya Peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Desember 1960;

Bahwa dewasa ini perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah masih perlu dilangsungkan, lagi pula kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan dasar hukum bagi tindakantindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah demikian itu;

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi “Onrechtmatigeoccupatie van gronden” (Staatsblad 1948 No.110) dan Undang-undang Darurat No.8/1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 65) serta Undang-Undang Darurat No. I/1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 45) karena berbagai pertimbangan tidak dapat dipakai lagi;

Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan mengingat sifat masalahnya sebaiknya soal termaksud sekarang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan biasa;

Bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Related

-