Produk Hukum Tentang Status Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 228 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan Gedung Dicabut Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Bangunan Gedung Masih Berlaku Bahwa sebagai upaya pelayanan, penataan, pengawasan,dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dicabut Bahwa berdasarkan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 Konservasi Energi Dicabut Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 Konservasi Energi Masih Berlaku Bahwa guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya perlu dilakukan upaya pelaksanaan konservasi energi dengan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 Rencana Tata Ruang Laut Masih Berlaku Bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar wilayah Indonesia merupakan modal strategis nasional untuk pembangunan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Berlaku Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Pertimbangan Teknis Pertanahan Masih Berlaku Bahwa untuk pelaksanaan pengaturan dan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Bahwa untuk menghindarkan keragu-raguan perlu ada penegasan mengenai tetap berlakunya beberapa peraturan untuk melaksanakan ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Masih Berlaku Bahwa dalam rangka ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Diubah Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Diubah Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup Dicabut Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Dicabut Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Masih berlaku Bahwa tanah merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Ditetapkan Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi Dicabut Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi Diubah Bahwa Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dsar ...
