Undang Undang

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri

Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Kepala Badan

Putusan Pengadilan

Keputusan Presiden

Keputusan Menteri

Surat Edaran Sekretariat Jendral

Keputusan Kepala Badan

Keputusan Gubernur

Instruksi Presiden

Instruksi Menteri

Surat Edaran Direktorat Jendral

Surat Edaran Inspektorat Jendral

Konsolidasi UU

Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Masih berlaku Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Rumah Umum ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2007 Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Dicabut Bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung yang andal harus memenuhi persyaratan ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tahun 2018 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Diubah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2015 Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara untuk Pengembangan Peternakan Dicabut Bahwa untuk lebih ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Dicabut bahwa untuk melaksanakan pendayagunaan tanah negara ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Dicabut Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Surat Edaran Nomor 4/SE-100.PG.01.01/II/2022 Kebijakan Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung Masih Berlaku Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dicabut Bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dicabut bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Jalan Dicabut bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jalan Diubah bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Masih Berlaku Bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia Dicabut Bahwa dalam rangka melaksanakan ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Izin Lokasi Dicabut Bahwa dalam rangka mmperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal diperlukan ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017  Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Izin Lokasi Dicabut Bahwa untuk memperoleh tanah guna kepentingan penanaman ...
Read More
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Izin Lokasi Masih Berlaku Bahwa untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan ...
Read More
Cari