Deskripsi

Menimbang bahwa kehadiran Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing perlu ditata, diatur, diawasi dan dikendalikan secara lebih baik untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemampuan usaha jasa Konstruksi Nasional. dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991.