Deskripsi

Bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian hak-hak atas tanah, perlu diatur kembali pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah.
Berhubung dengan itu, pembagian pelimpahan tugas dan wewenang Agraria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967 pelu ditinjau kembali.