Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai Dicabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2015 Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Dicabut Peraturan ini mengatur tata cara, kewenangan, ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 Pengalihan Alur Sungai Dicabut Peraturan ini mengatur tentang pengalihan alur sungai, yaitu pemindahan jalur sungai ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Berlaku Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 mengatur tentang Pengalihan Alur ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Berlaku bahwa untuk mewujudkan tujuan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial Berlaku bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Berlaku Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2009 Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Dicabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2009 adalah pedoman ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 Berlaku bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pati dengan memanfaatkan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Berlaku bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 38 Tahun 2020 Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Berlaku bahwa dalam upaya mencegah dan mengurangi permasalahan penguasaan tanah maka ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 Berlaku bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya mengarahkan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Penangguhan Mulai Berlakunya UU 21-1997 Tentang BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Mengubah bahwa gejolak moneter yang ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 BEA Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Diubah bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan Dicabut Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 102 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pedoman Laik Fungsi Jalan Mencabut Bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan dan tersedianya ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 Penghapusan Tanah-tanah Partikelir Masih Berlaku Bahwa adanya lembaga tanah partikelir dengan hak-hak pertuanannya di dalam wilayah Republik Indonesia, adalah bertentangan dengan ...
Produk Hukum Tentang Status Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Mengubah Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2013 Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil ...