Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria...
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta...
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030...
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044...
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial...
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_tabs style="horizontal"][vc_tab title="Deskripsi" tab_id="43c942b7-4656-10"][vc_column_text] Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Berlaku [/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title="Download" tab_id="a8e9511c-8421-3"][qode_button_v2 target="_self" icon_pack="font_awesome" icon="fa-download" font_weight="600" hover_effect="shadow_enhance" gradient="no" text="Download Peraturan" link="https://drive.google.com/file/d/1a-k8GfUyRw1nW8SU09EKJQ6ipdAa-orf/view?usp=share_link" color="#dd3333"][vc_separator css_animation="none" type="transparent"][qode_button_v2 target="_self" icon_pack="font_awesome" icon="fa-download" font_weight="600" hover_effect="shadow_enhance" gradient="no" text="Download Lampiran" link="https://drive.google.com/file/d/1z3PaNK11zCKXMgZOS8XrR3iht4FPIzvI/view?usp=share_link" color="#dd3333"][/vc_tab][/vc_tabs][vc_column_text] Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan...
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat...