Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat...

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat...
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_tabs style="horizontal"][vc_tab title="Deskripsi" tab_id="43c942b7-4656-10"][vc_column_text] Produk Hukum Tentang Status Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Mencabut [/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title="Download" tab_id="a8e9511c-8421-3"][qode_button_v2 target="_self" icon_pack="font_awesome" icon="fa-download" font_weight="600" hover_effect="shadow_enhance" gradient="no" text="Download Peraturan" link="https://drive.google.com/file/d/1Oo43cit5qJNQXjckxTRYjqrG1GpCEXz7/view?usp=share_link" color="#dd3333"][vc_separator css_animation="none" type="transparent"][qode_button_v2 target="_self" icon_pack="font_awesome" icon="fa-download" font_weight="600" hover_effect="shadow_enhance" gradient="no" text="Download Lampiran" link="#" color="#dd3333"][/vc_tab][/vc_tabs][vc_column_text] Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan public dan reformasi birokrasi, diperlukan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pertanahan. Bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud, diperlukan pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan mengenai pemberian Hak Atas Tanah...
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau...
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana / Perumahan Murah yang Diselenggarakan dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan...
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya...
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi...