Regulasi Hukum Properti | Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001
8047
wp-singular,post-template-default,single,single-post,postid-8047,single-format-standard,wp-theme-bridge,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001

Produk Hukum Tentang Status
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Dicabut

Deskripsi


Sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Related