Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Regulasi Hukum Properti
8067
post-template-default,single,single-post,postid-8067,single-format-standard,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011

Produk HukumTentangStatus
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011Pedoman Persyaratan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi NasionalDicabut

Deskripsi


berdasarkan amanat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan

Related