Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah...
Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01/KPTS/BKP4N/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional...
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah...
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah...
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan maksimum dan Absentee/Guntai...
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan...
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Permukaan dan Nilai Perolehan Air Permukiman...
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah...
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah...
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 1731 Tahun 1985 tentang Pemberian Wewenang kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dan Atas Nama Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta Menandatangani Surat/Keputusan Izin Daerah/Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atas Permohonan yang Diajukan oleh Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968...