Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1992 Biaya Pendaftaran Tanah Mencabut Sebagian Deskripsi Biaya pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Uuntuk Badan-Badan Tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Biaya Pendaftaran Tanah Dicabut sebagian Deskripsi Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar pelaksanaan pendaftaran tanah, sebagai salah ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah yang Diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi Masih Berlaku Deskripsi Pelaksanaan Transmigrasi disamping ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1934 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana yang Dikonversi dengan Dana oleh ...
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999 Pencabutan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 tentang Peniadaan ganti Rugi Atas Tanah yang ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Dicabut Deskripsi Berdasarkan ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 353 Tahun 1977 Pencabutan Garapan Tanah Negara Masih Berlaku Deskripsi Bahwa garapan bukan merupakan suatu hak atas tanah ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2002 Mekanisme pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Serta Upaya Pemantauan ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 1982 Kewajiban Bagi Penerima Hak Atas Tanah untuk Membuat Pernyataan Tunduk Pada Ketentuan-Ketentuan Perencanaan Kota Masih Berlaku ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1976 Pencabutan Semua Surat Izin Menggarap Tanah yang Dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1731 Tahun 1985 Pemberian Wewenang kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dan Atas nama Gubernur ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor 1662 Tahun 2004 Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Masih Berlaku Deskripsi Bahwa dengan Keputusan Gubernur Propinsi ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah ...
Produk Hukum Tentang Status Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan Masih Berlaku Deskripsi Bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan, ...
Produk Hukum Tentang Status Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 1989 Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Perumahan Pemondokan (Rumah Kost) dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masih Berlaku Deskripsi Bahwa ...
Produk Hukum Tentang Status Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan Masih Berlaku Deskripsi Dalam rangka penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan yang efektif, efisien, transparan, dan ...
Produk Hukum Tentang Status Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Masih Berlaku Deskripsi Bahwa untuk kelancaran ...
Produk Hukum Tentang Status Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 5/Ins/VIII/2015 Penyediaan Sumber Air Di Atas Tanah Negara, Tanah Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan ...
